Bahaya Laten di Balik Manisnya Gelimang Bonus PON

Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat kembali menjadi ajang pemerintah daerah untuk adu bonus. Ada bahaya laten yang mengancam prestasi internasional karenanya. 

Memberikan bonus kepada atlet berprestasi memang sudah semestinya. Tapi nominal yang jauh lebih besar buat para peraih medali PON ketimbang bonus untuk mereka yang mendonasikan medali di ajang internasional menjadi dilematis.

Selain itu, perbedaan mencolok janji masing-masing daerah berpotensi memunculkan atlet kutu loncat. Daerah yang menawarkan bonus paling besar menjadi incaran para atlet. Mau diakui atau tidak, ada bahaya laten yang mengintai di balik manisnya gelimangan bonus PON.

Fenomena itu--bagi-bagi bonus PON yang memunculkan atlet kutu loncat--bukan sekali ini saja muncul, tapi sudah menjadi tradisi. Maklum, dalam pelaksanaannya tak semua daerah bisa mengucurkan dana pembinaan olahraga secara konsisten.

Tak sedikit yang menerapkan sistem kebut semalam dalam persiapan menuju PON. Pemusatan latihan daerah (pelatda) hanya digeber setahun sebelum PON atau bahkan ada yang nekad menggeber pelatda pada tahun yang sama dengan pelaksanaan PON. Artinya, buat para atlet ada masa jeda dua PON di mana mereka tak mendapatkan uang saku dari KONI provinsi. Padahal belum tentu mereka dipanggil ke pelatnas.

Maka, mau tak mau atlet cari pendapatan lain di luar profesinya untuk menghidupi diri-sendiri dan bisa tetap berlatih. Makanya pula, tak sedikit atlet-atlet yang aji mumpung dengan memanfaatkan pemerintah daerah yang jor-joran menjelang PON. Mereka memilih provinsi yang menawarkan fasilitas latihan, kejuraan nasional dan internasional, uang saku, dan bonus besar. Meskipun dalam pelaksanaannya mutasi atlet tak lancar melulu. Bahkan, ada kasus atlet tak bisa tanding karena terganjal masalah transfer daerah itu. Tapi risiko itu cuma dianggap: namanya juga usaha.

Menyenangkan bukan cuma buat para atlet, tapi juga pemimpin daerah. Bagi atlet tentunya jadi kesempatan untuk mengamankan kesejahteraan masa depan. Sementara bagi pejabat, setidaknya bagi-bagi bonus itu bisa jadi panggung untuk mendongkrak popularitas.

Mari menyimak bonus dari beberapa provinsi menjelang PON Jabar tahun ini.

Di antara kontestan PON, pemerintah DKI Jakarta yang memberikan janji paling menggiurkan. Mereka menjanjikan bonus kepada peraih emas PON Jabar 2016 yang dihelat mulai 17-29 September sebesar Rp 1 miliar.

Tidak ada penjelasan lebih rinci untuk para penerima bonus dari masing-masing provinsi itu. Misalnya apakah Rp 1 miliar itu untuk mengapresiasi per keping emas atau per atlet. Sebab, cabang olahraga yang dipertandingan bermacam-macam, ada yang tunggal, ganda, trio, beregu, dan tim.

Padahal referensi pembagian bonus dari sebuah ajang olahraga amat mudah didapatkan lewat mesin pencari google. Jerman misalnya secara detail mengatur besaran bonus kepada atlet olimpiade yang berprestasi. Bukan cuma mereka yang dapat medali, tapi sampai para perempatfinalis untuk cabang-cabang olahraga yang mempunyai popularitas tinggi di level dunia. Juga bagaimana mereka membagi bonus kepada nomor tunggal, duo, trio, beregu, dan tim.

Baca Juga: PON 2016: Gengsi Daerah Oke, Prestasi Internasional Tetap yang Utama

Bahkan, jika ditilik nominalnya saja sudah terlalu 'wow'. Nominal itu seperlima dari yang didapatkan atlet peraih medali emas olimpiade atau setengah dari perak olimpiade 2016.

Apalagi jika menilik nominal bonus peraih emas Asian Games 2014 Incheon. Anda bakal geleng-geleng kepala sembari mengatakan, "Pantas atlet lebih senang tampil di PON. Dengan pesaing yang lebih ringan, bonusnya lebih besar,". Bisa jadi Anda tak sendirian bergumam.

Ya, penyumbang emas Asian Games Korea Selatan itu diberi bonus oleh pemerintah Rp 400 juta. Untuk level SEA Games, atlet penyumbang emas diganjar bonus 'cuma' senilai Rp 200 juta. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya bonus-bonus itu dalam pencapaian prestasi Indonesia di level internasional?

Dengan nominal itu DKI memang menjadi daerah yang menjanjikan bonus paling besar di antara kontestan PON lainnya.

Mari simak janji bonus beberapa provinsi lain.

Tuan rumah Jawa Barat tak menyebut secara detail nominal bonus yang ditawarkan kepada peraih medali. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hanya menyebut Jabar yang turun dengan kekuatan paling besar, 1.945 atlet, ada bonus dan target juara umum. Pokoknya peraih medali akan dapat bonus.

Pengumuman satu daerah biasanya sukses membuat panas telinga petinggi KONI dan pemerintah provinsi lain. Selain adu gengsi, ada lasan lain: muncul ketakutan atlet yang jadi lumbung emas bakal dibajak oleh daerah yang punya iming-iming bonus lebih besar.

Seperti Gubernur Papua Lukas Enembe yang tak mau kalah dalam memberikan bonus PON dari DKI. Papua mengirimkan 304 atlet yang turun dalam 34 cabor dari 44 cabor yang dipertandingkan. Kata sang gubernur: pokoknya bonus Papua harus lebih besar daripada DKI Jakarta.

Sumatera Selatan punya cara lain. Pemerintah provinsi Sumsesl menjanjikan bonus berupa apartemen di athlete village Asian Games 2018 kepada peraih medali PON. Setelah perhelatan asian Games kelar, apartemen yang kini tengah dibangun itu memang akan dilelang. Nah, di antaranya ada jatah untuk para peraih medali. diperkirakan nominalnya mencapai Rp 250-350 juta.

Jawa Timur juga menjanjikan Rp 250 juta buat para peraih emas, Sumatera Barat Rp 200 juta, begitu pula Riau yang memberikan iming-iming Rp 200 juta.

Janji yang menyenangkan tapi ternyata menyimpan buntut yang cukup panjang dan rumit, bukan?

Dengan adanya besaran yang amat jomplang satu daerah dengan yang lainnya dan berbuntut pada sportivitas, apakah tidak sebaiknya ada regulasi yang mengatur besaran bonus kepada atlet sesuai level persaingannya, bukan sekadar kemampuan masing-masing daerah?

===

Pernah dimuat di detikSport, 14 September 2016

PON 2016: Gengsi Provinsi Oke, Prestasi Internasional yang Utama

Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jawa Barat memang menawarkan gengsi bagi tiap provinsi. Namun, perlu diingat PON hanyalah sasaran antara demi prestasi Indonesia di mata dunia.

Seolah sudah jadi tradisi, tiap-tiap provinsi mempunyai antusiasme tinggi menyambut PON. Ajang olahraga empat tahunan, kesempatan adu gengsi.

Indikasinya cukup mencolok: gelontoran APBD yang tak terkira nilainya. Bahkan dengan nominal yang tidak masuk akal. Ada banyak alasan di balik gelontoran dana itu. Gengsi daerah yang ditonjolkan meski kerap kali tak bisa dihindari ada misi terselubung seperti mengerek popularitas pejabat pemerintah dan pengurus olahraganya.

Lewat dana hibah, APBD dialirkan ke KONI secara besar-besaran di tiap tahun pelaksanaan PON. Anggaran terbesar biasanya dialokasikan untuk bonus peraih medali, biaya kontingen, dan ironisnya ada bagian anggaran untuk transfer atlet dari daerah lain--membajak atlet istilahnya.

Sebagai gambaran DKI Jakarta yang jadi juara bertahan mendapatkan suntikan APBD senilai Rp 200 miliar tahun ini. Di antara nominal itu, Rp 23 miliar di antaranya untuk biaya kontingen yang diperkuat 902 atlet. Papua menganggarkan Rp 270 miliar kepada KONI Papua selama setahun ini. Rp 100 miliar di antaranya untuk alokasi kontingen ke PON Jawa Barat yang akan dimulai 17 sampai 29 September.

Tak mengherankan jika seorang atlet (biasanya yang top) akan membela daerah yang berbeda tiap empat tahunnya. Iming-iming bonus yang nilainya wow, uang saku bulanan yang lebih konsisten, dan fasilitas yang diberikan KONI provinsilah yang bikin atlet tergiur untuk pindah daerah. Biasanya sih tuan rumah yang paling jor-joran menggelontorkan dana untuk memberi kemewahan atlet menjelang PON.

Frasa pengganti PON yang menyebut sebagai pesta olahraga nasional empat tahunan menjadi pas benar. Faktanya PON seolah menjadi sebuah pesta untuk menyenangkan tuan rumah. Sampai-sampai mereka mempunyai hak yang begitu besar dalam menentukan cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan demi dua misi yang diemban: sukses prestasi dan sukses sebagai jadi penyelenggara.

Bahkan, menjadi hal yang biasa melihat atlet olimpiade turun pada PON. Boleh dibilang dari tujuh cabang olahraga yang ke Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, cuma bulutangkis yang 'menabukan' olimpiannya untuk turun di PON.

Peraih perak dari cabang olahraga angkat besi, Eko Yuli Irawan, mengakui adanya ketidaktepatan jalur pembinaan prestasi itu. Hanya saja kondisi di lapangan memaksa dia untuk pasang kaca mata kuda.

"Sekarang kami ikut PON itu bisa mendapat Rp 150-250 juta darimana lagi kalau bukan dari daerah," ungkap peraih tiga medali Olimpiade (2008, 2012, dan 2016) itu.

Padahal tak jarang sukses itu hanyalah sukses semu belaka. Setelah perhelatan PON usai, kepala daerah jadi tersangka KPK. Dari sisi prestasi malah lebih gawat lagi. Para peraih emas sulit bersaing di ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Atau kuantitas emas yang didapatkan sebuah daerah lebih banyak emas dari cabang olahraga ajaib yang tak dipertandingkan di olimpiade.

Pada PON Jawa Barat ini bahkan ada pembengkakan nomor yang dipertandingan ketimbang PON empat tahun lalu di Riau. Kini, Jabar menawarkan 755 medali emas, sedangkan PON 2012 Riau cuma 601. Dirunut lebih ke belakang lagi, pada PON 2008 di Kalimantan Timur ada 749 medali emas yang diperebutkan.

Angka-angka itu menjadi terlihat sangat besar dan diada-adakan jika berkaca kepada jumlah emas yang didapatkan Indonesia dari multievent internasional. Jangankan medali, jumlah atlet yang lolos ke Olimpiade Rio hanya 24 atlet elite--yakni mereka yang tersaring tanpa wild card.

Dari jumlah atlet elite itupun hanya satu yang bisa lolos pada tiga cabang olahraga yang menawarkan medali emas terbanyak: atletik, senam, dan renang. Cuma ada Maria Natalia Londa yang lolos lewat kualifikasi di nomor lompat jauh.

Tak perlulah melihat olimpiade, bahkan Indonesia sudah terseok-seok di SEA Games. Pada tiga perhelatan SEA Games terakhir, kontingen 'Merah Putih' cuma sekali menjadi juara umum, yakni pada 2011 ketika berstatus sebagai tuan rumah. Dua kali pelaksanaan lainnya, pda 2013 di Myanmar dan 2015 Singapura, posisi tiga besar tak didapatkan.

Dengan situasi itu, menjadi sebuah kewajaran kalau Indonesia makin sulit berkompetisi di level Asia dan dunia. Padahal Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Nah, agar PON kembali menjadi ajang nasional yang bergengsi dan kompetitif serta bermuara kepada ajang internasional, Menpora Imam telah memberikan rambu-rambu agar pemerintah memprioritaskan cabang olahraga berprestasi. Malah, permintaan itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo saat menerima peraih medali Olimpiade di Istana Negara.

Buat pemerintah bukankah lebih mengasyikkan kalau jor-joran dana untuk pembinaan prestasi dan pemberian bonus itu bisa menghasilkan atlet yang tampil bahkan meraih medali di olimpiade?

Kalau memang pejabat daerah dalam menggelontorkan dana itu mengejar popularitas bukankah lebih menyenangkan bisa mendapatkan pemberitaan media nasional dan internasional?

Berkaca aliran doku dan gegap gempitanya publik yang didapatkan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir setelah meraih emas olimpiade Rio, apakah para atlet tidak terpacu untuk bertarung di level dunia?

Beranikah PON berubah demi prestasi Indonesia di level dunia?

===

Pernah dimuat di detikSport, 14 September 2016